Aktualisasi Politik Kaum Muda Progresif

Home / Kopi TIMES / Aktualisasi Politik Kaum Muda Progresif
Aktualisasi Politik Kaum Muda Progresif Frederikus Magung, Mahasiswa Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filasafat Katolik Ledalero Maumere NTT.

TIMESSUMSEL, KUPANG“Beri aku sepuluh pemuda dan dengan kesepuluh muda itu aku akan mengguncangkan dunia. Dengan seratus pemuda, aku akan memindahkan gunung semeru.”

Ungkapan heroik di atas pernah dilontarkan oleh presiden pertama bangsa Indonesia, Bung Karno dalam suatu kesempatan pidato nasionalismenya. Bung Karno secara gamblang menyatakan suatu kesadaran bahwa tanpa intervensi kaum muda dalam memperjuangkan kemerdekaan, tidak akan teramini.

Lantas, de facto membuktikan ketangkasan- nasionalisme kaum muda dalam memperjuangkan kemerdekaan serentak menciptakan sejarah baru dalam peradaban dunia. Pertama bermula dari Gerakan Kebangkitan Nasional Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (1945), Menumbangkan rezin Orde lama (1966), peristiwa Malari (1974), sampai penurunan rezin Orde Baru pada tahun 1998. Dalam sejarah “keselamatan” itu, para pemuda mengambil peran penting.

Mengapa harus kaum muda? Pertanyan ini mengantar kita pada suatu konsep eksistensialisme kaum muda di tengah keterlibatan-keterlibatannya dalam dunia pada umumnya, berpolitik pada khususnya. Berpolitik kaum muda menjadi acuan pragmatis serta preferensi dialektis konstruktif bagi perkembangan sebuah bangsa dan negara.

Kaum muda diasosiasikan sebagai seorang patriot, nasionalis berjiwa muda, semangat perubahan, aktif, energik, penuh spirit, kreatif, visioner, pekerja keras serta mempunyai nilai posisif bagi kemajuan bangsa.

Maka, semangat positif yang melekat dalam diri kaum muda pada zaman sebelum reformasi hendaknya diwarisi secara turun-turun temurun, dari generasi ke generasi. Aras ini esensial agar sistem politik kita selalu diperbarui dan tercerahkan, tidak monoton dan selalu bergerak keluar sembari memberi angin segar kepada masyarakat publik sehingga terciptalah apa yang kita sebut sebagai demokrasi.

Kaum muda progresif mesti terlibat aktif dalam dunia politik. Dunia politik adalah arena perjuangan yang sangat baik demi menciptakan kenyamanan hidup bersama. Maka demikian tujuan politik yakni sebagai tempat menyimpan aspirasi serentak memperjuangkan aspirasi itu yang terwujud dalam kebijakan politik pemerintah.

Keterlibatan politik kaum muda tidak semestinya masuk pada jalur politik praktis, masuk partai politik, terjun berpolitik atau menjadi calon legislative, eksekutif ataupun yudikatif.

Atau kepemimpininan politik yang merangkul gerakan pemuda ke dalam kekuasaan baru yang membentuk, kemudian mentransformasikan gerakan pemuda itu ke dalam institusionalisasi demokrasi melalui pelembagaan politik formal, partai politik, organisasi massa atau kedudukan dalam birokrasi pemerintahan, rezim baru.

Tetapi kaum muda progresif membentuk sebuah organisasi radikal sebagai pertahanan diri yang kuat dalam menanggapi situasi politik dengan menciptakan idealisme perjuangan dan sosialisme yang tinggi yang terwujud pada serangkaian aksi social yang inspiratif dan mencerdaskan.

Dengan konsep lain, kaum muda progresif dituntut untuk perlu dengan jeli meneropong system politik dari kacamata kaum muda tanpa menghilangkan esensi sebuah politik. Karena itu, kaum muda berpikir secara progresif, analitis serta berdaya transformative- konstruktif dan tidak mudah jatuh dalam konsep politik semu.

Sistem literasi perpolitikan Indonesia akhir-akhir ini kian akut. Saya boleh katakan masuk dalam stadium 4. Salah satu contoh kejanggalan kebijakan pemerintahan atau wacana politik pada decade terakhirnya adalah revisi UU KPK, RHUHP, Amandemen UUD 1945, ataupun masifnya politik akomodatif yang membuat koalisi pemerintah begitu gemuk semakin memperlihatkan politik oligark benar-benar terjadi di Indonesia.

Pada aras ini, sistem kebijakan politik bukan saja direvitasisasi oleh rezim berkuasa tetapi ada intervensi para oligark dan kaum bosisme. Pemerintah memberi legitimasi penuh kepada kaum kapitalis dalam membentuk negara. Itensinya hanya dua, geliat mamon dan kekuasaan.

Perkawinan silang opsi kekuasan dan geliat mamon membentuk sebuah ilusinasi destruktif bagi perkembangan bangsa dan negara. Negara bukan lagi berdiri kokoh di atas dasar demokrasi sebagai wadah yang kuat tetapi sontak bertepi di pasir, manakala badai datang, goncanglah sistem demokrasi.

Pemerintah bukan lagi menjadi malaikat pelindung hak dasar warga negara yang mendistribusikan keadilan secara merata. Namun, kerap kali pemerintah menciptakan kericuhan publik karena kebijakan yang tidak berorientasi pada kebaikan rakyat, bonum commune tapi malah demi kepentingan kelompok tertentu, kaum kapitalis.

Atas dasar konsep semu itu, kaum buruh semakin tidak diperhatikan, rakyat dinomorduakan, kebijakan umum direduksi menjadi kepentingan kelompok tertentu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin, semakin kian melarat.

Maka demikian, tulang punggung demokrasi ada di tangan para pemuda, kaum muda. Saatnya kaum muda diberikan kesempatan untuk merealisasikan kelebihan, bakat ekstratif, karakter berjiwa muda dalam menanggapi situasi perpolitikan Indonesia.

Rendahnya literasi politik akan menjadi tanggung jawab kita bersama, elemen masyakarat, para tokoh adat dan agama terlebih khusus kaum berjiwa muda, pemuda. Pemuda sebagai agent of change mesti mendapat tempat dalam mengkonstruksi peradaban dunia baru.

Pilkada serentak 2020 adalah menjadi momen penting bagi pemuda untuk merealisasikan ketangkasan dan jiwa nasionalisme dalam membentuk mencerdaskan bangsa. Membaca situasi politik, berduskusi dalam ruang publik adalah jalan yang terbaik menjaga sakralitas demokrasi.

Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah masa depan bangsa. Pemuda adalah bangsa itu sendiri. Berjuanglah untuk mencerdaskan.

***

*) Penulis adalah Frederikus Magung, Mahasiswa Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filasafat Katolik Ledalero Maumere NTT.

*) Tulisan opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com