Tindak Lanjuti Arahan Presiden Jokowi, Kemenkumham Permudah Izin Pendirian Perusahaan Perseorangan

Home / Berita / Tindak Lanjuti Arahan Presiden Jokowi, Kemenkumham Permudah Izin Pendirian Perusahaan Perseorangan
Tindak Lanjuti Arahan Presiden Jokowi, Kemenkumham Permudah Izin Pendirian Perusahaan Perseorangan Kemenkumham pastikan akan permudah izin pendirian perusahaan perseorangan. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESSUMSEL, JAKARTA – Menindak lanjuti arahan Presiden Jokowi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) bakal menyederhanakan business process pendirian badan usaha Perusahaan Perseorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mendorong Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha, sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat.

Menurut Menteri asal PDI Perjuangan itu, ada beberapa langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha antara lain, membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu 7 menit.

"(Selain itu) menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam 1 langkah, menerapkan e-billing, dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual dan pengumunan perusahaan dilakukan dalam AHU Online, sehingga memangkas biaya penerbitan," ujar Yasonna, Jumat (22/11/2019).

Kata dia, pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Perseorangan (PP), dengan ketentuan skema pendirian berbentuk pendaftaran, pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya, serta perusahaan perseorangan dapat didirikan oleh 1 orang.

"(Selanjutnya) tidak ada ketentuan modal minimum, pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam 1 tahap, permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon dan kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi," jelas Yasonna.

Ketentuan lain  yakni tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau nol PNBP, usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU Online, pengumuman perusahaan dilakukan secara online dan menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.

Yasonna berharap pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol-biaya ini akan memacu segenap  UMK untuk melakukan pendaftaran usaha, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam memulai dan mengembangkan usaha, guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Kebijakan strategis Kemenkumham tersebut, yang diharapkan akan meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia, selanjutnya akan dituangkan dalam Omnibus Law." tandas Yasonna H. Laoly.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com